Bersurat ke Kementerian PUPR dan Bappenas, Pemkab Meranti Sudah Usulkan Peningkatan Jalan Perbatasan

MERANTI, MERANTINEWS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah mengusulkan percepatan pembangunan daerah perbatasan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah atau membuka akses daerah terisolir. 

Lewat koordinasi yang intens, pihak Dinas PUPR secara teknis telah mengirim surat permohonan pembangunan dan bertemu langsung kepada pihak terkait untuk meminta pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran peningkatan pembangunan jalan di pulau Rangsang yang berbatasan langsung dengan negeri Jiran, Malaysia itu. 

Adapun surat yang telah dikirimkan yakni kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas  dalam hal ini Kepala Deputi Bidang Sarana Prasarana dan Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi Dan Pembiayaan yang disurati pada 7 Maret 2023. Selain itu juga menyurati Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Riau pada 7 Februari lalu. 

Tidak hanya itu, koordinasi lanjutan juga dilakukan kepada beberapa anggota DPR RI asal Riau yang daerah pemilihannya juga meliputi Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Plt Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko MT mengatakan pihaknya telah berhasil menjemput dana pusat untuk menjawab keluhan masyarakat Kecamatan Pulau Merbau. Pada tahun 2023 jalan di kecamatan berjuluk Pulau besar itu akan dibangun menggunakan aspal hotmix.

Hal itu setelah menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan jalan kabupaten/kota mencapai 65 persen dalam kondisi mantap sesuai target RPJMN Tahun 2024.

"Kami sudah berhasil menjemput anggaran untuk pembangunan jalan di Kecamatan Pulau Merbau menggunakan Hotmix yang realisasinya jika tak ada halangan pada Mei tahun ini. Selanjutnya atas dasar intruksi Bupati Kepulauan Meranti, kami juga sudah menyurati dan berkoordinasi langsung terkait usulan peningkatan pembangunan jalan di daerah perbatasan dalam hal ini di Pulau Rangsang," kata Fajar Triasmoko, Jum'at (17/3/2023) malam. 

Dikatakan Fajar, pemerintah pusat mutlak harus melakukan pembangunan jalan di perbatasan. Mengingat ini sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah di beranda negara. Untuk itu Kepulauan Meranti sangat perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai lokasi prioritas percepatan pembangunan infrastruktur. 

Bukan tanpa alasan, jalur interkoneksi di daerah perbatasan kata Fajar harus bisa saling terhubung. Sehingga substansi pembangunannya dapat lebih dirasakan masyarakat.

"Perlu kami sampaikan, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten terdepan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar dan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, maka Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk dalam desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai lokasi prioritas. Oleh sebab itu percepatan pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan," tuturnya. 

"Walaupun perjuangan yang kami lakukan terkesan tidak tampak, namun kami sudah memulainya satu langkah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini berbuah manis, karena hal ini langsung mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat. Sehingga apa yang menjadi cita-cita masyarakat di Pulau Rangsang bisa terwujudkan," ucapnya. 

Ditambahkan Fajar, adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan adalah pengerasan aspal dengan menggunakan hotmix kedepannya. Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara juga mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. 

Adapun ruas jalan di Pulau Rangsang yang telah diusulkan sebelumnya yakni peningkatan Jalan Melai- Bantar sepanjang 14 kilometer dengan anggaran Rp 98 miliar, Jalan Peranggas- Pelabuhan Pecah Buyung sepanjang 6,34 kilometer dengan anggaran Rp 44,380 miliar, jalan Tanjung Kedabu- Melai sepanjang 25 kilometer dengan anggaran Rp 175 miliar,  jalan Telesung- Tanjung Kedabu sepanjang 15 kilometer dengan anggaran Rp 105 miliar dan peningkatan Jalan Tanjung Samak- Tanjung Kedabu sepanjang 46 kilometer dengan anggaran Rp 332 miliar. 

Selain itu juga diusulkan peningkatan jalan  Tanjung Samak- Repan sepanjang 31,85 kilometer dengan anggaran Rp 222,950 miliar, jalan Repan - Sokop sepanjang 14,15 kilometer dengan anggaran Rp 99,50 miliar,  peningkatan Jalan Kayu Ara- Telesung sepanjang 20 kilometer dengan anggaran Rp 140 miliar dan peningkatan Jalan Peranggas- Kayu Ara sepanjang 25 kilometer dengan anggaran Rp 175 miliar.  Selain itu juga diusulkan peningkatan jalan untuk Pulau Padang dan Pulau Merbau dengan total anggaran keseluruhan yakni Rp 2.187.180.000.000.

Sebelumnya, anggota DPRD Kepulauan Meranti Sopandi SSos, menanggapi perehaban jalan yang telah dilakukan pihak Dinas PUPR. Politisi PAN ini mengharapkan peningkatan jalan poros itu tak hanya sebatas rehab. Tetapi harus dilakukan pengaspalan baik dengan rigit beton maupun hotmix.

"Kita harap, bukan rehab saja. Tapi harus sampai pengaspalan, rigit beton atau hotmix," ujar Sopandi, Kamis (16/3/2023).

Permintaan ini, bukan tanpa alasan. Menurut Sopandi, dengan kontur tanah bergambut dan padatnya aktivitas masyarakat, kekuatan jalan base tidak begitu mumpuni di sana. Itu belum lagi masuk musim penghujan yang bisa membuat jalan tergenang dan material mudah hanyut ke pinggir jalan.

"Kami menganggap jalan di sana cocoknya dirigit beton. Kekuatannya kuat, sesuai tekstur tanah kita yang bergambut itu," kata Sopandi.

Untuk itu, dia minta Pemkab Kepulauan Meranti melalui Dinas PUPR agar lebih gencar menjemput bola ke pusat. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Pulau Rangsang sebagai daerah pulau terluar yang tertuang dalam Perpres 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Perbatasan Provinsi Riau dan Kepri.

"Pulau Rangsang itu merupakan Pulau Terluar yang menjadi salah satu prioritas pembangunan era Presiden Jokowi. Salah satu nawacita Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggir. Harusnya ini menjadi tiket bagi kita agar diprioritas oleh pemerintah pusat," kata Sopandi.

"Hingga saat ini, Rangsang Barat hanya memiliki jalan hotmix dengan panjang 700 miliar, tak sampai kemana. Inilah saatnya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR gerak cepat jemput bola ke pemerintah pusat," tambah Sopandi. 

Kata Sopandi lagi, tujuan dari Perpres Nomor 43 Tahun 2020 merupakan pedoman dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat di Wilayah Perbatasan Negara khususnya Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia.

Ini tertuang dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) tahun 2020-2024.

Sopandi juga mengatakan saat ini pemerintah pusat sudah memberi lampu hijau kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hanya saja, kerja keras masing-masing pihak terkait (OPD, red) yang diharapkan bisa mengaplikasikan rencana tersebut menjadi pembangunan di kabupaten termuda se-Riau ini.

"Kita ketahui APBD Kabupaten Kepulauan Meranti masih minim anggarannya, kalau tidak dari sekarang kapan lagi. Saya mengharapkan OPD terkait tidak usah berleha-leha lagi, harus kerja keras untuk jemput bola ke kementerian didasari dengan Perpres 43/2020 ini," harap Sopandi. (R-01)